Bupati H. Sutrisno saat memberikan keterangan kepada para wartawan.

Presidium Pembentukan Provinsi Cirebon ( P3C) siap menerima tantangan Bupati Majalengka H.Sutrisno SE.M.Si.untuk berdebat terkait wacana pembentukan provinsi Cirebon dalam forum resmi yang difasilitasi oleh perguruan tinggi.

Tantangan bupati Majalengka, H. Sutrisno yang mengajak debat dengan P3C, langsung direspon oleh Ketua PD Presidium Pembentukan Provinsi Cirebon (P3C) Majalengka, Drs. Maman melalui sekretaris percepatan, Arif Sutandi. Menurutnya, bisa berdialog dengan Bupati adalah kesempatan yang di tunggu-tunggu sejak dulu.

Menurut Arif, pihaknya sangat menyambut baik rencana bupati Sutrisno yang ingin berdialog dengan P3C. Alasannya, dari dulu pun pihaknya sudah ingin berdialog dengan Bupati, sebelum aksi ke DRPD Majalengka akhir Januari lalu. Hanya saja beliau sempat menyatakan di media massa tidak mau berdialog dengan P3C karean tidak punya kepentingan.

“Hal ini menunjukkan bahwa Bupati tidak konsisten, dulu di sejumlah media beliau membuat pernyataan tidak mau bertemu dan berdialog dengan P3C, sekarang malah mengajak debat terbuka dan kami siap saja. Asalkan hal itu formal, resmi dan tempatnya harus di universitas. Sehingga dalam berdebat itu, nantinya kita tidak keluar dari koridor hasil kajian. kalau debat terbuka itu jika memang mau dilaksanakan, harus melibatkan tim akademisi dan pengkaji,” katanya.

Ditegaskan Arif ,berbicara masalah pemekaran provinsi Cirebon adalah berbicara masalah kajian yang telah dikaji oleh 15 professor. Hasilnya nanti tidak ada kebohongan dan tidak ada yang ditutupi.

Menurut Arif, mengurus rumah tangga sendiri bukan berarti harus  tidak mendengarkan aspirasi rakyatnya dan menjalin komunikasi dengan kabupaten lain. Sebab di kabupaten lain Indramayau dan Kab/kota Cirebon nyatanya sudah mendukung. Nyatanya banyak pula warga Majalengka yang medukung provinsi Cirebon.

“Untuk masalah referendum, kami dari P3C sepakat dengan  bupati bahwa itu tidak perlu, karena hal ini hanya masalah pemekaran bukan mau keluar dari NKRI. Ini hanya masalah aspirasi warga Ciayumajakuning yang mau menjadi provinsi baru, dan hal ini tidak melanggar undang-undang yang ada, karena sudah diatur dalam PP. 78 tahun 2007.” Ungkapnya.

Belajar Dari Banten

Lebih lanjut Arif menjelaskan, pihaknya sering berkonsultasi dengan pihak pengurus di daerah Kuningan. Ketua komisi A DPRD Kuningan dan komis A DPRD Majalengka bahkan sempat ngobrol dan mereka pun sudah study banding ke provinsi Banten. Hasil kunjungan mereka ke sana adalah apa yang diungkapkan Bupati Sutrisno bahwa Provinsi Banten tidak maju adalah salah besar.

“Pa Pusantara komisi A DPRD Kuningan bahkan terkaget-kaget ketika berkunjung ke sana. Sebab Banten yang mekar tahun 2001 ternyata makmur setelah berpisah dari Jawa Barat. Tiap kecamatan mendapatkan dana pengembangan kecamatan masing-masing Rp. 1 milyar dan setiap desa pun dialokasikan dana untuk perangkat desa sebesar Rp 50 juta. Jadi salah besar jika bupati menyebutkan Banten ketar-ketir atau tidak maju.” Ungkap Arif.

Kunjungan Komisi A DPRD Majalengka dan Kuningan  menghasilkan informasi bahwa Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) di Banten rata-rata 6,7.  Sekarang ini APBD-nya 3,2 trilyun yang mencakup 8 kab/kota dengan jumlah warga miskin di Banten tinggal 18 ribu kepala keluarga (KK).

“Sebagai sampel kabupaten Lebak di sana itu, sebelum berpisah dari Jawa Barat sangat terbelakang. Namun kini, PAD nya mencapai Rp. 90 milyar. Sedangkan tahun 2001 PAD Lebak hanya mencapai 2,4 milyar.” Ujar Arif yang sering sharing dengan para anggota dewan.

Sementara itu di tempat terpisah, pengacara P3C Majalengka, Endi Suhendi SH, mengatakan pihaknya menilai para ketua BPD yang telah menandatangani  surat pernyataan penolakan secara berjamaah dengan ketua LPM dan tokoh masyarakat serta kepala desa dinilai tidak sah secara hukum dan BPD yang telah menandatangani pernyataan penolakan itu jika sudah menandatangani dukungan tahun 2009 lalu akan segera diproses hukum.

“Kami melihat ada penekanan dan intimidasi kepada para ketua BPD, sehingga mereka mau tanda tangan penolakan. Akan tetap, ketua BPD yang tadinya menyatakan dukungan provinsi Cirebon tahun 2009, kemudian menyatakan penolakannya akan kami proses secepatnya. Sebab tanda tangan dukungan yang tahun 2009 itu sudah sah secara hukum.” Ungkap Endi ketika ditemui di Kec. Sumberjaya. (S.04)

 

Sumber : http://sinarmedia-news.com/2012/03/p3c-terima-tantangan-bupati/

Aksi Demo Masyarakat Majalengka Menolak P3C

Massa yang bergerak dari gedung DPRD Kab. Majalengka segera disambut oleh Bupati Majalengka Sutrisno di Pendopo Kab. Majalengka. Tanpa kesulitan apapun ribuan massa yang berjalan kaki melintasi alun-alun dan ruas jalan samping segera memasuki gerbang pendopo yang dibuka lebar.

Aksi massa oleh Aliansi Milik Masyarakat Majalengka yang menolak bergabung dengan rencana P3C dalam pembentukan Provinsi Cirebon, Kamis (11/04) melakukan aksi di gedung DPRD menuntut ketegasan parlemen mensah-kan penolakan bergabung. Ribuan massa yang beraksi sejak pukul 08.00 akhirnya mendapat keputusan sementara dari Ketua DPRD Majalengka serta beberapa fraksi yang mendatangi massa diluar.

Setelah puas dengan pernyataan penolakan bergabung oleh beberapa fraksi partai, Massa secara serentak mendatangi pendopo yang berada di seberang alun-alun dengan berjalan kaki.

Bupati Sutrisno yang membiarkan gerbang pendopo dibuka segera mendatangi kerumunan massa, Bupati yang memantau aksi di DPRD dari pendopo dalam sambutannya merasa gembira dengan apa yang telah disampaikan oleh fraksi-fraksi di DPRD. “Dalam Masterplan Jawa Barat saat ini untuk pengembangan ekonomi di wilayah timur Jawa Barat secara jelas dititik-beratkan di Kabupaten Majalengka,” yang disambut teriakan oleh massa aksi,”Ini ditandai dengan rencana pembangunan BIJB,” tegas Sutrisno.

Apa yang diaspirasikan oleh Aliansi Milik Masyarakat Majalengka mengenai penolakan bergabung dengan rencana pembentukan Provinsi Cirebon, Bupati menilai itu sesuai dengan apa yang dikehendaki masyarakat luas. Bupati berharap segera adanya keputusan final dari DPRD Majalengka untuk mensahkan penolakan bergabung dengan rencana Provisnsi Cirebon secara tertulis.

Aksi yang berjalan damai berakhir ketika bupati ikut menandatangani spanduk yang memuat penolakan P3C.

free counters

Biografi


Argapura adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Luas area 60,56 Km2 . Nama Argapura Pernah diidentikan dengan salah satu nama Gunung di Papua. Merupakan kawasan pertanian, perkebunan. Hasil bumi unggulannya adalah bawang daun, padi, boled (ubi ), bawang merah dan sebagainya. Memiliki obyek wisata Curug Muara Jaya yang terletak di Desa Argalingga, yang cukup dikenal oleh masyarakat Majalengka maupun di luar luar wilayah majalengka sperti Ciamis, Kuningan, Cirebon, Indramayu, atau Sumedang. Selain itu, di Wilayah Argapura banyak tertanam pohon Pines sering dijadikan perkemahan.

Argapura memiliki beberapa desa diantaranya
1. Desa Argalingga
2. Desa Argamukti
3. Desa Cibunut
4. Desa Cikaracak
5. Desa Gunungwangi
6. Desa Haurseah
7. Desa Heubeulisuk
8. Desa Mekarwangi
9. Desa Sadasari
10. Desa Sagara
11. Desa Sukadana
12. Desa Sukasari Kaler
13. Desa Sukasari Kidul
14. Desa Tejamulya

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.